Yuk Mengenal OJK Whistle Blowing System (WBS), sarana pengaduan seputar OJK

Yuk Mengenal OJK Whistle Blowing System (WBS), sarana pengaduan seputar OJK

ojk_wpsOtoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan Whistle Blowing System (WBS) bersamaan dengan penandatanganan pernyataan komitmen pengendalian gratifikasi bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam hal ini, OJK menempatkan mekanisme yang memungkinkan pelaku di industri jasa keuangan dan masyarakat umum atau insan OJK melaporkan dugaan pelanggaran di ruang lingkup internal OJK.

Istilah whistleblower bisa diartikan sebagai peniup peluit. Sebagaimana halnya peran wasit dalam pertandingan sepak bola, maka seorang whistleblower akan meniup peluitnya pertanda telah terjadi sebuah pelanggaran. Di kalangan insan OJK, si peniup peluit  mengungkapkan fakta mengenai adanya dugaan praktik korupsi, kolusi, nepotisme, kecurangan (fraud), termasuk penipuan, penggelapan aset, pembocoran informasi, pencurian, pembiaran melakukan pelanggaran, benturan kepentingan, dan perbuatan melanggar hukum dan peraturan diinternal OJK.


OJK memupuk kepercayaan masyarakat melalui penguatan integritas seluruh praktisi dan pelaku industri jasa keuangan, khususnya integritas insan OJK sendiri. Apalagi, lembaga super ini mencanangkan 2015 sebagai tahun penguatan integritas OJK. Pada 2016 ini, good governance OJK ditargetkan berstandar internasional, yaitu International Organization for Standardization (ISO). Pada 2017, setiap insan OJK dan masyarakat umum bisa menjadi good organization citizen.

Ketua Dewan Audit merangkap anggota komisioner OJK, Ilya Avianti mengatakan sejak dirilis 31 Maret lalu, WBS sudah menerima 10 laporan dugaan pelanggaran. Sejauh ini, kesepuluh laporan tersebut masih dalam tahap analisis. Laporan tersebut umumnya tidak terkait gratifikasi, melainkan konflik kepentingan dan policy issue yang cukup substansial.

“Pengendalian gratifikasi, fungsi antifraud, dan revitalisasi WBS menjadi rencana strategis bidang governance di OJK tahun ini,” kata Ilya baru-baru ini di Kuta, Bali.

Kualitas governance masih menjadi masalah utama dalam dunia bisnis di Indonesia. Data World Economic Forum (WEF) 2013 menunjukkan sebanyak 15,7 persen pemimpin bisnis menyatakan masalah terbesar adalah korupsi, disusul birokrasi (8,3 persen), dan inkonsistensi kebijakan (6,9 persen).

Sebelum OJK terbentuk, World Bank Governance Indicator memberikan skor di bawah 50 dari skala 100 untuk kualitas good governance di Indonesia. Ilya berharap OJK menjadi panutan dalam meningkatkan kualitas good governance diindustri keuangan. Bukan untuk berbangga diri, melainkan menjamin seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik di sektor ini.

Ilya memaparkan bahwa OJK mempunyai kekuatan besar untuk mengatur dan mengawasi pelaku industri jasa keuangan. Kemungkinan moral hazardnya besar sekali, sehingga regulator perlu diawasi.
“WBS ini penting untuk menjaga OJK menjadi regulator yang good governance dan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.,” ujarnya.

Whistleblowing System OJK melibatkan pihak eksternal, seperti lembaga jasa keuangan, profesi di industri keuangan, profesi penunjang, konsumen, pemerintah, lembaga legislatif, dan mitra kerja OJK lainnya. WBS ini juga berbeda dengan Financial Customer Care (FCC), layanan konsumen OJK yang memberikan edukasi dan menerima laporan dari masyarakat terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan seluruh lembaga jasa keuangan.

Untuk anda yang ingin melaporkan indikasi pelanggaran oleh pegawai OJK tetapi khawatir identitasnya terungkap, anda dapat menyampaikan melalui sarana:

1. Website: https://www.ojk.go.id/wbs
2. Email: ojk.wbs@rsmindonesia.id (d/h: ojk.wbs@rsmaaj.com)
3. PO BOX: ETIK OJK JKT 10000

WBS OJK jamin kerahasiaan pelapor

Revitalisasi WBS OJK menjadi komitmen di level atas, terutama deputi dan dewan komisioner. Komunikasinya disosialisasikan secara luas dan terstruktur melalui berbagai media, sementara laporannya disusun secara periodik.

Aplikasi WBS ini sudah bisa diakses di laman resmi portal OJK (www.ojk.go.id). Aksesnya sederhana sehingga memungkinkan pelapor bisa berkomunikasi dengan pengelola secara anonim atau terbuka dengan kerahasiaan pelapor terjamin. Pelapor juga bisa memonitor dan memperbaharui laporannya secara berkala.

Dilihat dari sistem integritasnya, data yang masuk akan dienkripsi dengan mekanisme aman dan mutakhir menggunakan RSA 2048 Bit. Pelapor yang masuk ke laman WBS OJK (https://www.ojk.go.id/wbs/) otomatis mendapat user ID. Setiap laporan dipastikan akan ditindaklanjuti. WBS OJK fokus pada substansi laporan, bukan si pelapor atau yang dilaporkan, sehingga anonimitas pelapor diperbolehkan. OJK juga melakukan revisi Peraturan Dewan Komisioner (PDK) yang mengatur secara khusus perlindungan pelapor, serta kemungkinan pemberian hadiah.

Aplikasi WBS dikelola oleh pihak konsultan independen yang akan memberikan laporan kelengkapan data mingguan dan bulanan langsung ke level pimpinan OJK setelah memilah pelanggaran. Hasilnya akan dilanjutkan ke Board of Directors (BoD) atau ke Komite Etik OJK. Penyimpangan ringan, medium, hingga berat akan ditangani langsung oleh Komite Etik.
Ekonom Universitas Brawijaya, Ahmad Erani Yustika menilai positif langkah berani OJK ini. WBS bisa diandalkan untuk membersihkan institusi dari korupsi dan ke depannya semakin memperkuat pengawasan operasional diinternal OJK. WBS membuka ruang munculnya fakta-fakta dan kebenaran yang bisa mengungkap indikasi pelanggaran oleh pengawas sektor jasa keuangan tersebut.

“Sistem ini menjadi bagian dari kemajuan yang dilakukan OJK untuk memastikan lembaga yang bersih, khususnya pada taraf pembuatan regulasi,” katanya.

Lembaga pengawas sektor jasa keuangan sebesar OJK tentunya berusaha menumbuhkan budaya diskusi di lingkungan kerjanya. Kebanyakan individu mungkin enggan untuk berbicara tentang kesalahan sebab khawatir ada konsekuensi pribadi.

Disatu pihak, pelapor dipuji sebagai pahlawan, di pihak lain ia dinilai sebagai pengkhianat karena mengekspos kejelekan lembaga dan dinilai tidak memiliki loyalitas. Terkait hal ini, Erani menambahkan perlu adanya instrumen lain untuk melengkapi WBS, seperti jaminan kerahasiaan data, keamanan karyawan atau pelapor dari eksternal OJK, hingga skema pemberian reward bagi yang bersangkutan.

Pelapor dapat membuat pengungkapan dengan cara berbeda. Ada yang nyaman melalui tatap muka, telepon, email, atau surat. Beberapa lainnya memilih untuk menyembunyikan identitas mereka sepenuhnya, namun komunikasi masih tetap bisa dilakukan, seperti yang disediakan OJK pada laman khusus WBS ini.

OJK mendorong pelaku di industri jasa keuangan dan masyarakat umum untuk berani  menjadi si peniup peluit dan melaporkan oknum insan OJK yang nakal di saluran yang telah disediakan. OJK optimistis bahwa WBS efektif meningkatkan integritas lembaga sebagai lembaga independen yang mampu mengelola setiap konflik kepentingan yang mungkin timbul dari berbagai peran yang ada di dalamnya.

sumber : republika.or.id