Strategi Penanganan Penerimaan Pajak Tahun 2013

Strategi Penanganan Penerimaan Pajak Tahun 2013

Jakarta, Sehubungan telah berakhirnya Tahun 2012 dan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat, maka perlu kami sampaikan hal-hal terkait dengan realisasi penerimaan perpajakan Tahun 2012 dan langkah-langkah strategis pengamanan penerimaan perpajakan Tahun 2013, yang masih merupakan angka sementara, sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan pajak Tahun 2012 adalah Rp 835,25 triliun atau mencapai 94,38% dari target sebesar Rp 885,02 triliun. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2011, maka realisasi penerimaan perpajakan Tahun 2012 naik sebesar Rp 92,63 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 12,47%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2012 sebesar 10,87%.

2. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2012 adalah sebesar Rp 464,66 triliun atau mencapai 90,46% dari target sebesar Rp 513,65 triliun. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2011, maka realisasi penerimaan PPh Tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 7,79%.

3. Realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mencapai Rp 337,41 triliun atau mencapai 100,4% dari target sebesar Rp 336,05 triliun. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2011, maka realisasi penerimaan PPN dan PPnBM Tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 21,49%.

4. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai Rp 28,96 triliun atau mencapai 97,57% dari target sebesar Rp 29,68 triliun. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2011, maka realisasi penerimaan PBB Tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar minus 3,09%.

5. Dilihat per jenis pajaknya, maka yang paling rendah capaian targetnya adalah Pajak Penghasilan (PPh) khususnya PPh Non Migas, yaitu sebesar Rp 381,20 triliun dari target Rp 445,73 triliun atau mencapai 85,52%. Demikian juga, kinerja pertumbuhan PPh Non Migas hanya sebesar 6,49%.

6.Rendahnya pencapaian penerimaan PPh Non Migas tersebut disebabkan oleh pengaruh kondisi penurunan ekonomi global (global economic slowdown) yang berimbas pada turunnya ekspor komoditas sektor tertentu. Akibatnya, pembayaran pajak yang berasal dari Wajib Pajak sektor tertentu ini mengalami penurunan. Sebagai contoh sektor. pertambangan dan penggalian mengalami penurunan pembayaran pajak sebesar Rp 22,46 triliun dan sektor industri pengolahan yang turun sebesar Rp 12,83 triliun.

 7. Rencana penerimaan pajak Tahun 2013 adalah sebesar Rp 1.042,32 triliun atau tumbuh 24,79% dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak Tahun 2012. Penerimaan tersebut memberikan kontribusi sebesar 68,14% dari rencana anggaran Pendapatan Negara Tahun 2013 sebesar Rp 1.529,67 triliun.

8. Untuk mengamankan rencana penerimaan perpajakan Tahun 2013 tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak telah menyusun langkah strategis, yaitu :

a. Dibidang Kebijakan (Policy), diantaranya :

1. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Harga Batu Bara Acuan.

2.  Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang PPh Final Saham Pendiri.

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Transfer Pricing.

b. Dibidang Peningkatan Kepatuhan (Compliance), diantaranya :

1. Pemanfaatan data hasil olahan teknologi informasi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak berbasis sektoral.

2. Peningkatan deterrent effect (efek jera) dengan melakukan kegiatan penegakan hukum perpajakan bersama aparat penegak hukum.

3. Melaksanakan ekstensifikasi pro aktif melalui kegiatan Sensus Pajak Nasional (SPN) dan optimalisasi pemanfaatan data hasil SPN Tahun 2011-2012.

4. Melakukan penyuluhan dan edukasi terhadap Wajib Pajak Pengusaha Tertentu.

 c. Dibidang Kegiatan Pendukung (Supporting), diantaranya :

1. Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) secara bertahap dengan pengalokasian SDM yang lebih tepat.

2. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia terutama untuk para Account Reprsentative (AR) dan pemeriksa pajak.

3. Penyiapan kelengkapan operasional dan logistik untuk mendukung kebijakan di bidang perpajakan.

sumber : pajak.go.id