OJK: Penerapan Asas Resiprokal di Perbankan Perlu Aturan Tegas

OJK: Penerapan Asas Resiprokal di Perbankan Perlu Aturan Tegas

ojk2Jakarta -Penerapan asas resiprokal atau kesetaraan dalam perbankan di tingkat ASEAN belum berjalan mulus. Bank-bank asal Indonesia masih saja kesulitan untuk bisa berekspansi ke luar negeri, tetapi sebaliknya bank-bank asing bisa dengan mudah mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Memperketat aturan soal perbankan dinilai perlu agar bank-bank asing tidak bebas masuk ke Indonesia. Ini juga untuk menghadapi pasar bebas ASEAN di pasar keuangan yang akan berlaku pada 2020 mendatang.

Deputi Komisioner Bidang Perbankan OJK Irwan Lubis mengatakan, penerapan asas resiprokal harus diterapkan. Aturan perbankan Indonesia dinilai lebih terbuka sehingga memudahkan perbankan asing masuk ke Indonesia. Sementara pihak luar memberikan persyaratan dan regulasi yang cukup tinggi jika ada bank asing yang mau mengembangkan bisnisnya di sana, salah satunya soal syarat minimum permodalan.

“Masalahnya begini. Kita pengaturannya lebih liberal, lebih terbuka. Mereka itu sebenarnya juga terbuka cuma persyaratan, regulasi, suatu bank misalnya mau beroperasi untuk buka di negara ASEAN persyaratan modal tinggi,” kata Irwan kepada detikFinance di Jakarta, Selasa (15/7/2014) malam.

Persyaratan modal tinggi tersebut, lanjut Irwan, menjadikan bank nasional menimbang-imbang untuk mengembangkan bisnisnya di luar negeri. “Bank secara bisnis juga hitung-hitungan. Kalau untuk bisnis suatu pasar masih dianggap nggak terlalu menguntungkan ya mungkin mereka mikir, beda dengan kita yang pasarnya besar,” tuturnya.

Namun begitu, Irwan menjelaskan aturan di Indonesia saat ini sudah mulai membatasi keberadaan perbankan asing di dalam negeri. Kepemilikan asing di Indonesia hanya boleh 40%, beda dengan sebelumnya yang memperbolehkan hingga kepemilikan asing 99%.

“Dulu kan mudah saja akuisisi langsung ambil lebih dari 90% saham. Sekarang ada aturan BI, paling 40%. Kita juga lihat sejauh mana mereka memberikan akses keterbukaan,” tegas Irwan.

Untuk mencapai kesetaraan, Irwan menyebutkan, semua otoritas baik OJK maupun Bank Indonesia (BI) bersama dengan bank sentral negara ASEAN masih terus berunding untuk membahas masalah ini melalui kerangka ASEAN Banking Integration Framework (ABIF). Ini dibuat setidaknya untuk bisa membuat kesetaraan antar perbankan di ASEAN dan diharapkan bisa memudahkan bank-bank Indonesia membuka cabang di luar negeri.

“Jadi ke depan tetap dalam kerangka ABIF ya. Tetapi di situ ada dibuka suatu ruang untuk proses negosiasi bilateral, jadi kalau kita dipermudah untuk masuk akses pasar mereka ya tentunya kita juga akan memperhitungkan mereka ke sini,” ucapnya.

Sementara itu, Deputi Komisioner OJK Bidang Pengawasan Bank Mulya Siregar menambahkan, untuk mencapai asas resiprokal, aturan yang ada perlu dikaji kembali. Hal ini agar tidak serta-merta ekspansi bank asing ke dalam negeri dilakukan secara bebas meskipun keberadaan asing di dalam negeri memang dibutuhkan.

“Kemungkinan mengubah (aturan) itu ada, atau dia (asing) yang mengubah (aturannya). Kita sedang mengevaluasi kebijakan kita, kita akan mendefinisikan kembali apa namanya bank asing, apakah hanya sebatas kantor cabang saja, atau seperti di luar negeri, kalau modalnya lebih dari 50% asing maka dia bank asing, sehingga kita tahu mana bank asing mana tidak. Kita juga harus hati-hati melakukannya, sementara kita masih butuh dana asing, kita tidak bisa melarang asing nggak boleh masuk karena memang kita butuh,” jelas dia.

 

sumber : finance.detik.com