OJK lantik penyidik Polri untuk perkuat penyidikan

OJK lantik penyidik Polri untuk perkuat penyidikan

ojk_kantorJAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat salah satu tugas yang diamanatkan Undang-Undang OJK, yakni di bidang penyidikan atas Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan. Untuk itu, hari ini OJK melantik dua penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia.

Pelantikan dilakukan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, di Kantor OJK Menara Merdeka Jakarta. Muliaman melantik Irjen (Pol) Rusli Nasution sebagai Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, dan Brigjen (Pol) Achmadi sebagai Direktur Penyidikan.

“Selain itu ada tiga orang pejabat Polri setingkat kombes juga bersamaan masuk dalam jajaran penyidik di OJK,” kata Muliaman dalam keterangan resmi, Kamis (5/3).

Sebelumnya, awal Januari 2014 ada enam pegawai negeri sipil (PNS) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang bertugas di OJK untuk melaksanakan tugas penyidikan.

Dalam sambutannya Muliaman Hadad menyampaikan, tindakan penyidikan oleh OJK harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan.

Ini sebagaimana diamanatkan Undang Undang  OJK agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil; serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan akan dilakukan terintegrasi antar-subsektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank.

“Hal tersebut dilakukan mengingat sistem keuangan yang semakin kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan,” ujar Muliaman.

Penyidikan atas tindak pidana sektor jasa keuangan juga akan dilakukan secara terkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain. Sebab, penyidikan oleh OJK merupakan bagian dari “criminal justice system” di Indonesia dan tidak jarang bersinggungan dengan tindak pidana yang penanganannya merupakan kewenangan lembaga penegak hukum lain, seperti Polri, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyidikan yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik secara efektif diyakini akan menimbulkan efek jera sehingga dapat dicegah timbulnya kejahatan di sektor jasa keuangan. Hal ini tentu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.

“Pada akhirnya diharapkan sektor jasa keuangan semakin berperan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,” jelas Muliaman.

Saat ini, pelaku tindak pidana cenderung mencari dan memanfaatkan celah regulasi, kelemahan sistem pengawasan, dan belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan.

“Kelemahan itu akan terus diantisipasi oleh OJK melalui perbaikan regulasi, sistem pengawasan dan meningkatkan literasi masyarakat agar mampu memanfaatkan sektor jasa keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dengan mempertimbangkan risiko yang ada di sektor jasa keuangan,” pungkas Muliaman.

 

sumber : keuangan.kontan.co.id