Ketika Pajak Tidak Adil : UMKM harus mendapat dukungan, pembinaan dan kemudahan untuk berkembang

Ketika Pajak Tidak Adil : UMKM harus mendapat dukungan, pembinaan dan kemudahan untuk berkembang

Karena tidak terpenuhinya target penerimaan pajak pada 2012, muncul usulan kebijakan penarikan pajak baru yang masih diperdebatkan sampai saat ini. Usulan itu, pemberlakuan pajak sebesar satu persen per tahun dari omzet usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Menurut Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany, UMKM termasuk salah satu yang diincar untuk mencapai target penerimaan pajak 1.031,8 trilyun di tahun 2013. Selama ini, UMKM baru berkontribusi sekitar tiga persen dan memberikan peluang untuk disedot lebih banyak lagi.
Rencana memajak UMKM, masih dipertanyakan pelaku ataupun pengamat ekonomi dari sudut pandang keadilan. Memajaki omzet berarti akan memukul rata perusahaan yang memiliki omzet yang sama, sedangkan margin keuntungan memiliki peluang yang berbeda. Kemudian masalah lain, yaitu dampak yang akan memberatkan terhadap munculnya perkembangan usaha baru dan sektor riil.
Dalam mendorong aktivitas ekonomi, sektor UMKM justru harus dijadikan tulang punggung pergerakan vertikal. UMKM harus mendapat dukungan, pembinaan, dan kemudahan untuk berkembang. Dengan berkembangnya ekonomi, penerimaan pajak secara otomatis akan terdongkrak.
Peningkatan pada sektor pajak, tidak berkaitan dengan tugas pajak-memajak, namun lintas sektoral. Institusi seperti kementerian perdagangan, kementerian koperasi dan usaha kecil, kementerian ekonomi kreatif, hingga pemerintah daerah harus berperan aktif. Peningkatan kualitas penerimaan pajak terjadi karena ada  peningkatan pergerakan sektor riil, bukan pada penambahan objek pemajakan baru.
Menyedot pajak pada sektor usaha kecil dan menengah tanpa meningkatkan efektivitas dan praktik pajak yang bersih, akan menjadi kontra-flow dari prinsip pajak untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam prinsip “Pajak untuk Pembangunan Berkelanjutan”, peningkatan penerimaan uang dapat dilakukan dengan menyeimbangkan alur uang dari pihak yang berkelebihan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat luas. Pajak ditekankan untuk orang yang berpenghasilan tinggi, transaksi, dan penyerapan modal besar, serta meminimalkan penipuan dan penyimpangan pajak.
Institusi pajak bertindak tidak adil jika hanya memandang UMKM sebagai sumber pemajakan baru dengan begitu saja. Seharusnya dilihat dulu apa yang sudah dilakukan pemerintah terhadap UMKM, sebagai pertimbangan untuk menambahkan instrumen pemajakan. Jadi, jangan sekedar semangat memajak bila pemerintah belum memperhatikan infrastruktur, membina UMKM, dan menghilangkan penyimpangan pajak.
Sebelum memajak, sudahkah penerimaan pajak itu tidak sekedar dihabiskan untuk kepentingan birokrasi? Bila belum, sebaiknya urungkan semangat memajak itu!
sumber : viva.co.id