Regulasi BPR Syariah 2010

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/39/DPbS

Judul :
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/39/DPbS tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Tanggal :
31-12-2010
Sumber Data :
Tim Informasi Hukum, Direktorat Hukum
Kontak :
Tim Informasi Hukum, Telp : (021) 2310108 ext : 8737, 7890, 7993, 4838
Hits : 3910
Deskripsi :
Lampiran :
Peraturan : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/39/DPbS tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
Berlaku : 31 Desember 2010


Ringkasan : Pokok-Pokok Ketentuan FPJPS BPRS

  1. Surat Edaran ini merupakan aturan teknis pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.11/29/PBI/2009 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang diterbitkan tanggal 7 Juli 2009.
  2. Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah, yang selanjutnya disebut FPJPS adalah fasilitas pendanaan berdasarkan Prinsip Syariah dari Bank Indonesia kepada BPRS untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami oleh BPRS.
  3. Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek adalah keadaan yang dialami BPRS yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar (mismatch).
  4. Persyaratan BPRS untuk mengajukan FPJPS
    1. BPRS yang mengalami Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek dan memiliki agunan yang berkualitas tinggi dengan nilai yang memadai.
    2. BPRS pemohon FPJPS memenuhi kriteria:
      1. peringkat komposit tingkat kesehatan menurut hasil penilaian Bank Indonesia, paling kurang 3 (PK-3) selama 2 (dua) periode terakhir;
      2. peringkat faktor manajemen tingkat kesehatan menurut hasil penilaian Bank Indonesia, paling kurang C selama 2 (dua) periode terakhir; dan
      3. memiliki arus kas harian negatif selama 14 (empat belas) hari kalender terakhir.
  5. Karakteristik FPJPS
    1. FPJPS diberikan kepada BPRS dalam bentuk plafon paling banyak sebesar kebutuhan dana untuk mencapai Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10% (sepuluh persen).
    2. Jangka waktu setiap FPJPS adalah paling lama 30 hari kalender, dan dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu keseluruhan paling lama 90 hari kalender.
    3. Agunan FPJPS berupa aset Pembiayaan dan surat berharga yang dimiliki oleh pemegang saham BPRS.
    4. Bank Indonesia mengenakan imbalan atas FPJPS yang diterima oleh BPRS yang dihitung berdasarkan jumlah pokok FPJPS, tingkat realisasi imbalan, nisbah bagi hasil bagi Bank Indonesia dan jumlah hari penggunaan FPJPS.
  6. Permohonan FPJPS
    BPRS mengajukan permohonan FPJPS kepada Bank Indonesia pada setiap hari kerja dengan surat sebagaimana contoh yang diberikan, disertai dengan dokumen pendukung.
  7. Pengajuan tambahan plafon FPJPS untuk memenuhi kewajiban yang tidak dapat diselesaikan BPRS, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. Rasio Kebutuhan Kas pada saat pengajuan tambahan plafon FPJPS kurang dari 10% (sepuluh persen);
    2. memiliki agunan yang mencukupi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan; dan
    3. jangka waktu penggunaan FPJPS termasuk perpanjangannya belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender.
  8. Perpanjangan FPJPS dapat diberikan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    1. BPRS akan melunasi imbalan atas FPJPS yang akan diperpanjang pada saat jatuh tempo;
    2. BPRS diperkirakan tidak dapat memenuhi Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10% (sepuluh persen) dalam jangka waktu tertentu setelah FPJPS jatuh tempo; dan
    3. agunan masih mencukupi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
  9. Penatausahaan agunan FPJPS berupa aset Pembiayaan dapat dilakukan oleh BI atau BPRS, sementara untuk agunan berupa surat berharga dilakukan oleh BI sesuai kewenangan penatausahaan surat berharga yang dimiliki BI.
  10. Pemantauan agunan FPJPS berupa aset Pembiayaan dilakukan antara lain berdasarkan laporan kolektibilitas harian aset Pembiayaan dari BPRS, dan untuk surat berharga berdasarkan laporan harian penilaian surat berharga dari BPRS. Apabila berdasarkan penilaian tersebut terjadi penurunan nilai agunan FPJPS, maka BPRS wajib mengganti dan/atau menambah agunan dimaksud.
  11. Pelunasan FPJPS diatur sebagai berikut:
    1. BPRS harus menyediakan dana dalam jumlah yang cukup pada rekening BPRS di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum jatuh tempo FPJPS.
    2. Pada tanggal FPJPS jatuh tempo, Bank Indonesia mendebet rekening BPRS penerima FPJPS di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya dengan mendahulukan pembayaran beban imbalan FPJPS kemudian pelunasan pokok FPJPS.
    3. Dalam hal saldo rekening BPRS di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya tidak mencukupi untuk pembayaran seluruh beban imbalan dan/atau pokok FPJPS dan BPRS tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memperoleh perpanjangan FPJPS, maka Bank Indonesia akan melakukan eksekusi agunan.
  12. Eksekusi agunan diatur sebagai berikut:
    1. Bank Indonesia berwenang untuk mengeksekusi agunan FPJPS dalam hal FPJPS jatuh tempo dan saldo rekening BPRS di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya tidak mencukupi untuk membayar beban imbalan dan/atau pokok FPJPS serta BPRS tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memperoleh perpanjangan FPJPS.
    2. Hasil eksekusi agunan diperhitungkan sebagai pelunasan FPJPS.
    3. Biaya yang timbul sehubungan dengan proses eksekusi agunan menjadi beban BPRS penerima FPJPS dan Bank Indonesia akan melakukan pendebetan rekening BPRS di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan/atau bank umum lainnya.
  13. Pelaporan terkait FPJPS
    1. BPRS penerima FPJPS wajib menyampaikan rencana tindak perbaikan (action plan) untuk mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perjanjian atau addendum perjanjian pemberian FPJPS ditandatangani.
    2. BPRS penerima FPJPS wajib menyampaikan laporan secara mingguan kepada Bank Indonesia, berupa Perhitungan Rasio Kebutuhan Kas harian, Kolektibilitas harian aset Pembiayaan yang dijaminkan, dan Penggunaan FPJPS harian.
    3. Apabila tanggal laporan jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur nasional, maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
  14. Pengawasan
    1. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap BPRS atas kebenaran dokumen dan data/informasi yang disampaikan BPRS serta penggunaan FPJPS, termasuk pemeriksaan atas agunan FPJPS yang disampaikan oleh BPRS.
    2. Bank Indonesia dapat meminta BPRS untuk melakukan tindakan tertentu guna penyelesaian kesulitan pendanaan jangka pendek BPRS atau tidak melakukan tindakan tertentu yang dapat menambah kesulitan pendanaan jangka pendek BPRS.
  15. Keputusan atas Permohonan, Penambahan, dan/atau Perpanjangan FPJPS:
    Keputusan atas permohonan, penambahan, dan/atau perpanjangan FPJPS yang diajukan BPRS dilakukan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia yang membidangi berdasarkan rekomendasi Direktur Direktorat Perbankan Syariah atau Pemimpin Kantor Bank Indonesia sesuai dengan tempat kedudukan BPRS.

 

Sumber : www.bi.go.id

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/20/PBI/2010

Judul :
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/20/PBI/2010 – Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat
Tanggal :
04-10-2010
Sumber Data :
Tim Informasi Hukum, Direktorat Hukum
Kontak :
Tim Informasi Hukum, Telp : (021) 2310108 ext : 8737, 7890, 7993, 4838
Hits : 20860
Deskripsi :
Lampiran :
Peraturan : Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/20/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Berlaku : 1 Desember 2010

Ringkasan :

LATAR BELAKANG :

  1. Semakin berkembangnya industri BPR dan BPRS disertai dengan perkembangan produk serta pelayanan BPR/BPRS terutama yang berbasis teknologi informasi, maka risiko pemanfaatan BPR dan BPRS dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme semakin tinggi.
  2. Ketentuan tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles/KYC) bagi BPR dan BPRS yang berlaku selama ini perlu untuk disempurnakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasional dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

MATERI PENGATURAN :

  1. BPR dan BPRS wajib menerapkan program Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).
  2. Penggunaan istilah baru terkait dengan penerapan program APU dan PPT sebagai berikut:
    1. Customer Due Diligence (CDD) adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan BPR dan BPRS untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan profil pengguna jasa bank.
    2. Enhanced Due Diligence (EDD) adalah CDD dan kegiatan lain yang dilakukan oleh BPR/BPRS untuk mendalami profil calon Nasabah, Nasabah atau Beneficial Owner yang tergolong berisiko tinggi termasuk PEP terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
    3. Politically Exposed Person (PEP) adalah orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memiliki kewenangan publik diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penyelenggara Negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik
    4. Beneficial Owner adalah setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi nasabah atau WIC, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian
    5. Walk in Customer adalah pengguna jasa BPR/BPRS yang tidak memiliki rekening pada BPR/BPRS tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugaasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah tersebut.
  3. Pengaturan dalam rangka pelaksanaan pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
  4. BPR dan BPRS wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pegawai BPR dan BPRS yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT dan bertanggung jawab terhadap Direktur.
  5. Pelaksanaan Customer Due Diligence (CDD) kepada calon Nasabah, Nasabah, dan WIC yang terdiri dari:
    1. Permintaan informasi dan dokumen kepada calon nasabah perorangan, perusahaan berbentuk bank dan non bank termasuk nasabah berupa yayasan, perkumpulan serta Lembaga Negara. Pengaturan termasuk untuk nasabah usaha mikro dan kecil yang lebih sederhana.
    2. Permintaan informasi dan dokumen kepada WIC baik yang melakukan transaksi di atas Rp100 juta maupun untuk WIC yang melakukan transaksi di bawah Rp100 juta.
    3. Pelaksanaan verifikasi dokumen dalam rangka meneliti dan meyakini kebenaran dokumen termasuk pelaksanaan wawancara.
    4. Pemantauan dan pengkinian data
  6. BPR dan BPRS wajib memelihara Daftar Teroris berdasarkan data yang diterima dari Bank Indonesia setiap 6 bulan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh PBB.
  7. BPR dan BPRS wajib memiliki sistem pencatatan dan memelihara profil Nasabah
  8. BPR dan BRPS wajib menatausahakan data Nasabah dan WIC dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan nasabah atau WIC atau sejak ditemukanannya ketidak sesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha serta wajib memelihara dokumen Nasabah dan WIC dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam UU yang mengatur mengenai Dokumen Perusahaan.
  9. Pengaturan mengenai pemindahan dana
  10. Kewajiban BPR dan BPRs untuk menolak transaksi, membatalkan transaksi dan atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah dalam hal : tidak memenuhi kelengkapan informasi dan dokumen, diketahui menggunakan identitas dan/atau memberikan informasi yang tidak benar, BPR dan BPRS ragu terhadap kebenaran informasi Nasabah atau penggunaan rekening tidak sesuai dengan profil Nasabah.
  11. Pengaturan mengenai Beneficial Owner perorangan, perusahaan, yayasan atau perkumpulan.
  12. Pelaksanaan EDD untuk calon Nasabah, Nasabah dan Beneficial Owner yang memenuhi kriteria berisiko tinggi atau PEP. Direksi BPR/BPRS atau Pejabat Eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tergolong PEP tersebut.
  13. Pengaturan mengenai CDD yang lebih sederhana dapat dilakukan terhadap calon Nasabah yang tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah.
  14. BPR dan BPRS dapat menggunakan hasil CDD yang telah dilakukan oleh pihak ketiga terhadap calon Nasabah yang telah menjadi nasabah pada pihak ketiga tersebut. Namun demikian BPR dan BPRS wajib memastikan kecukupan identifikasi & verifikasi atas hasil CDD yang dilakukan oleh pihak ketiga dan bertanggung jawab untuk melaksanakan penatausahaan dokumen.
  15. BPR dan BPRS wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif yang dibuktikan dengan adanya batasan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk unit kerja atau pegawai yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT serta pemisahan fungsi antara pelaksana penerapan program APU dan PPT dengan pegawai yang ditunjuk untuk mengawasi efektivitas penerapan program tersebut.
  16. BPR dan BPRS wajib melakukan penyaringan (screening) dalam rangka penerimaan pegawai baru, serta melaksanakan pelatihan mengenai program APU dan PPT kepada SDM BPR dan BPRS.
  17. BPR wajib menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diberlakukannya PBI ini dan wajib menyampaikan perubahan Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan tersebut kepada BI.
  18. BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, laporan transaksi keuangan tunai dan laporan lain kepada PPATK sebagaimana diatur dalam UU yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.
  19. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib disampaikan 3 (tiga) hari kerja setelah BPR dan BPRS mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan yaitu sejak Direktur yang berwenang menyetujui transaksi tersebut sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.
  20. Sanksi keuangan diberikan kepada BPR yang terlambat menyampaikan atau tidak menyampaikan Pedoman Pelaksanaan APU dan PPT serta BPR dan BPRS yang terlambat menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
  21. Peraturan ini mencabut PBI No.5/23/PBI/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles/KYC) bagi BPR tanggal 23 Oktober 2003.

 

Sumber : www.bi.go.id