Regulasi BPR Konvensional 2011

Surat Edaran Bank Indonesia No.13/14/DKBU/2011

Judul :
Surat Edaran Bank Indonesia No.13/14/DKBU/2011 Tanggal 12 Mei 2011 Tentang Penerapan Program Antipencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Tanggal :
12-05-2011
Sumber Data :
Tim Informasi Hukum, Direktorat Hukum
Kontak :
Tim Informasi Hukum, Telp : (021) 2310108 ext : 8737, 7993, 4838
Hits : 13612
Deskripsi :
Lampiran :

Peraturan      :     Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/14/DKBU tanggal 12 Mei 2011 tentang Penerapan Program Antipencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

 

Berlaku          :        12 Mei 2011

 

RINGKASAN

 

1.      Surat Edaran ini merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Syariah yang telah diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 2010 dan berlaku sejak 1 Desember 2010.

2.      SE Ekstern melampirkan Pedoman Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT yang merupakan pedoman bagi setiap BPR dalam menyusun Pedoman penerapan program APU dan PPT.

3.      Hal-hal yang diatur lebih lanjut dan termuat dalam Pedoman Standar Pelaksanaan Program APU dan PPT dalam SE ini mencakup:

a.   Manajemen;

b.   Kebijakan CDD (Customer Due Diligence) dan EDD (Enhanced Due Diligence);

c.    Pengelompokan Nasabah menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (Risk Based Approach);

d.   Prosedur identifikasi, verifikasi dan pemantauan nasabah (Customer Due Dilligence);

e.   Penatausahaan dokumen dan pelaporan;

f.    Pemindahan dana;

g.   Penutupan hubungan dan penolakan transaksi;

h.   Beneficial Owner;

i.     Politically Exposed Person (PEP) dan area berisiko tinggi;

j.     CDD yang lebih sederhana;

k.    CDD oleh pihak ketiga;

l.     Pengendalian intern;

m.  Sistem pencatatan; dan

n.   Sumber Daya Manusia dan pelatihan karyawan.

4.      Bank wajib membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) dan/atau menunjuk pegawai BPR dan BPRS yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT.  Dalam hal BPR dan BPRS tidak dapat membentuk UKK atau menunjuk pegawai yang bertanggungjawab atas penerapan program APU dan PPT maka fungsi dimaksud dilaksanakan oleh salah satu anggota Direksi.

5.     Untuk mendukung kebijakan dan pelaksanaan CDD yang efektif, BPR dan BPRS wajib mengelompokkan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terhadap kemungkinan terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme. Mempertimbangkan peluang untuk dijadikan media pencucian uang atau media pendanaan terorisme, tingkat risiko Nasabah dapat dikategorikan  menjadi tingkat risiko rendah, menengah dan tinggi.  Penilaian risiko secara memadai dan pemantauan perlu dilakukan terhadap Nasabah yang telah menjalani hubungan usaha dengan mempertimbangkan informasi yang diperoleh BPR/BPRS, profil Nasabah dan kebutuhan Nasabah terhadap produk dan jasa yang ditawarkan BPR/BPRS.

6.      Bank wajib melakukan pemantauan untuk memastikan kesesuaian tingkat risiko yang telah ditetapkan. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara transaksi/profil Nasabah dengan tingkat risiko yang telah ditetapkan, maka Bank harus menyesuaikan tingkat risiko dengan cara:

a.   Menerapkan prosedur CDD bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko rendah menjadi berisiko menengah yang sesuai dengan penetapan tingkat risiko yang baru.

b.   Menerapkan prosedur EDD bagi Nasabah yang semula tergolong berisiko rendah atau menengah menjadi berisiko tinggi atau PEP.

7.      Dalam melakukan kegiatan pemindahan dana, BPR dan BPRS Pengirim wajib memperoleh informasi dan melakukan identifikasi serta verifikasi terhadap Nasabah pengirim atau WIC pengirim, paling kurang meliputi nomor rekening dan identitas Nasabah pengirim atau identitas WIC pengirim serta tanggal transaksi dan nomial.

8.      Untuk keperluan pemantauan profil dan transaksi Nasabah, BPR dan BPRS wajib memiliki sistem pencatatan yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank.

9.      BPR dan BPRS wajib melakukan prosedur penyaringan (screening) dalam rangka penerimaan pegawai baru, untuk mencegah digunakannya BPR dan BPRS sebagai media atau tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme yang melibatkan pihak intern BPR/BPRS.

10.  Seluruh karyawan harus mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan Program APU dan PPT. Karyawan yang berhadapan langsung dengan Nasabah (front liner) harus mendapatkan pelatihan sebelum penempatan.

11.  SE Ekstern memuat pula penilaian atas penerapan program APU dan PPT dimana penilaian mencakup 4 aspek utama yaitu:

  1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
  2. Kebijakan dan prosedur
  3. Pengendalian intern
  4. Sumber daya manusia dan pelatihan

Penilaian atas penerapan program APU dan PPT dilakukan terhadap setiap aspek dan diberikan penilaian dalam skala 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) dengan predikat tidak baik, kurang baik, cukup baik, baik atau sangat baik.

 

Sumber : www.bi.go.id