Bank Dunia Minta RI Hapus Subsidi BBM dan Batasi Kenaikan Gaji PNS

Bank Dunia Minta RI Hapus Subsidi BBM dan Batasi Kenaikan Gaji PNS

bank duniaJakarta -Bank Dunia mempunyai 3 saran agar APBN Indonesia sehat dan mempunyai ruang fiskal yang baik. Salah satunya menghapuskan BBM subsidi secara bertahap hingga 2019.

“Ada 3 pilihan paling utama yang dapat meningkatkan ruang fiskal yang tersedia secara signifikan,” ujar Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves ditemui di Hotel Mandarin, Jakarta, Senin (23/6/2014).

Rodrigo mengatakan, dari sisi penerimaan, Indonesia dapat memulai upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan kepatuhan dan administrasi pajak, serta meningkatkan tarif cukai tembakau.

“Peningkatan cukai tembakau akan memberikan manfaat juga bagi kesehatan masyarakat Indonesia,” ucapnya.

Rodrigo menyarankan cukai tembakau dapat ditingkatkan secara bertahap hingga 70% sampai 2019. Ini akan berdampak pada peningkatan penerimaan negara sebesar 0,5% dari PDB (pendapatan domestik bruto) nantinya pada 2019.

Langkah kedua dari saran Bank Dunia yakni mengefisienkan belanja negara dari kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS).

“Pertumbuhan rata-rata belanja PNS pusat dan daerah dapat disesuaikan agar tumbuh sejalan dengan inflasi, bukan pada 5-8% di atas inflasi seperti pada beberapa tahun terakhir,” ujarnya.

Langkah ketiga yang tidak kalah pentingnya yakni, Bank Dunia menyarankan agar pemerintah Indonesia menghapuskan alokasi BBM subsidi secara bertahap.

“Subsidi BBM dapat dihapus secara bertahap hingga 2019. Penghapusan BBM subsidi akan berdampak pada 2% dari PDB per tahun ke tahun hingga pada 2019,” katanya.

“Membiarkan harga BBM didasarkan pada harga pasar yang dapat berubah setiap waktu tergantung harga minyak akan lebih baik,” tambah Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia Ndiame Diop di tempat yang sama.

Menurut Diop, secara keseluruhan ketiga langkah tersebut akan berpotensi untuk meningkatkan ruang fiskal yang tersedia hingga 1,1% dari PDB pada 2015, yang merupakan peningkatan hingga 5,3% dari PDB pada 2019.

“Jika itu dilakukan, Indonesia akan mampu untuk meningkatkan belanja bidang infrastruktur, kesehatan dan bantuan sosial lainnya sebesar dua kali lipat. Misalnya untuk belanja infrastruktur dapat meningkat 4,4% dari PDB pada 2019 nanti,” tutupnya.

sumber : finance.detik.com