7 Aturan Bank Indonesia ini resmi dicabut

7 Aturan Bank Indonesia ini resmi dicabut

JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mencabut tujuh peraturan yang ditetapkan oleh pejabat Bank Indonesia sebelumnya. Joni Swastanto, Kepala Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI mengatakan, pencabutan tujuh aturan itu dilakukan melalui Surat Edaran (SE) BI Nomor 15/25/DPNP tanggal 9 Juli 2013.

BI melakukan pengaturan untuk pencabutan SE dan mengemas pada ketentuan lain yang lebih teknis. Surat pencabutan aturan itu mulai berlaku tanggal 9 Juli 2013. Adapun aturan atau SE yang akan di cabut itu adalah;

1. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/87/UPPB/PbB tanggal 13 September 1972 perihalĀ  Kerjasama Antara Bank Pemerintah – Bank Swasta Nasional dan Antara Bank Swasta Nasional – Bank Asing;

2. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/4/UPPB tanggal 25 Juli 1979 perihal Informasi Mengenai Tingkat Kesehatan Bank dalam Rangka Kerjasama (Joint Financing) Antara Bank Pemerintah, Bank Swasta Nasional dan Bank Pembangunan Daerah;

3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/54/UPPB tanggal 25 Maret 1986 perihal Kegiatan Kas di Luar Kantor Bank;

4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 25/4/BPPP tanggal 26 Februari 1993 perihal Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan tentang Bank Umum;

5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/4/UPPB tanggal 25 Januari 1995 tentang Kriteria Perbuatan Tercela Orang-orang yang Dilarang Menjadi Pemegang Saham dan atau Pengurus Bank;

6. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 27/8/UPPB tanggal 31 Maret 1995 perihal Kewajiban Bank Umum untuk Menerapkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank; dan

7. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/9/UPPB tanggal 12 November 1998 tentang Perubahan SK DIR BI No.26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank.

 

sumber : keuangan.kontan.co.id