3 Masalah dalam perlindungan konsumen keuangan

3 Masalah dalam perlindungan konsumen keuangan

nasabahrekeningJAKARTA. Keterbatasan pengetahuan konsumen memang tidak jarang membuat masyarakat dirugikan dari penempatan dana atau pemanfaatan layanan di lembaga jasa keuangan. Kendati demikian, bukan berarti produsen bisa seenaknya mengiming-imingi konsumen dengan janji manis loh. Salah-salah, hubungan bisnis malah bisa berbuntut persengketaan.

David M L Tobing, Koordinator Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional mengungkapkan, terdapat tiga kelompok konsumen, yaitu kelompok dengan keterbatasan ekonomi dan pengetahuan. Kelompok ini berdaya beli terbatas dan tidak punya daya pilih, sehingga pertimbangannya selalu jangka pendek.

“Sementara, kelompok menengah memiliki daya pilih, namun pengetahuannya terbatas. Kelompok ini cenderung mengikuti tren. Satu lagi, kelompok menengah ke atas yang mempunyai daya pilih dan pengetahuan. Kelompok ini umumnya sadar kesehatan dan lingkungan,” ujarnya, Senin (9/6).

Namun, telepon di meja layanan pengaduan konsumen dan masyarakat lembaga penyelesaian sengketa selalu berdering. Ada apa gerangan? Menurut David, ada tiga permasalahan krusial dalam perlindungan konsumen di industri keuangan.

Pertama, kurangnya informasi, mulai dari tahap permintaan dan penawaran, perjanjian hingga tahap pemanfaatan produk. Disini, pelaku usaha wajib memberi informasi yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan, dapat dimengerti, terbaru, dan mudah diakses. Tetapi, konsumen juga wajib memberikan data yang benar serta membaca petunjuk selengkapnya.

Kedua, kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen sesuai dengan aturan undang-undang dan ketiga, perjanjian yang mengandung klausula baku yang bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku. “Misalnya, mengenai pihak asuransi berhak mengubah syarat dan ketentuan tanpa pemberitahuan sebelumnya,” terang dia.

Permasalahan-permasalah di atas, sambung David, dapat diselesaikan dengan peran dari pihak terkait, baik pemerintah, pelaku usaha hingga konsumen itu sendiri sebagai pengguna jasa industri keuangan. Dari pemerintah, optimalisasi perlindungan konsumen bisa dilakukan lewat pengaturan pengawasan dan penindakan.

Nah, sedangkan optimalisasi perlindungan konsumen dari pelaku usaha bisa dengan cara mematuhi aturan main, itikad baik dan pelayanan yang maksimal. Konsumen sendiri diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup akan lembaga jasa keuangan dan model bisnis lembaga jasa keuangan.

 

sumber : keuangan.kontan.co.id