BERITA & ARTIKEL

8 kebijakan industri asuransi menghadapi MEA

8 kebijakan industri asuransi menghadapi MEAJAKARTA. Jelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun depan di bidang perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator menyiapkan berbagai strategi untuk tetap bisa mengembangkan industri. Hal ini penting, mengingat penetrasi dan densitas asuransi nasional masih mini, serbuan dari luar bakal kencang. Dumoly F Pardede, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank
[Baca Selengkapnya]

Ini usulan Perbanas untuk BPR, LKM, dan BMT

Ini usulan Perbanas untuk BPR, LKM, dan BMTJAKARTA. Guna mempersiapkan diri bersaing di pasar regional Asia Tenggara bahkan hingga tingkat global, Indonesia perlu menyiapkan sedikitnya tujuh skenario besar konsolidasi perbankan nasional. Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas), Sigit Pramono mengungkapkan, salah satu dari tujuh skenario itu, adalah mengarahkan bank khusus kecil seperti bank perkreditan rakyat (BPR), lembaga keuangan
[Baca Selengkapnya]

Perbanas minta Jokowi bikin standarisasi perbankan

Perbanas minta Jokowi bikin standarisasi perbankanJAKARTA. Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) meminta pemerintahan Presiden Joko Widodo‎ untuk membuat standarisasi industri perbankan nasional. Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono mengungkapkan, standarisasi berupa cetak biru atau blue print industri perbankan dibutuhkan untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas perbankan nasional. ‎"Harapan saya, mereka (Jokowi-JK) segera memikirkan cetak biru perbankan nasional ini. Ibaratnya,
[Baca Selengkapnya]

Tips : 3 Jurus yang Bikin Bisnis Anda Moncer

Tips : 3 Jurus yang Bikin Bisnis Anda MoncerJakarta -Setelah Anda memutuskan untuk berbisnis, mempunyai goal, dan mempunyai produk untuk dijual. Kini saatnya membuat model bisnis Anda. Dengan membuat model bisnis yang bisa mencapai goal Anda, ini bisa memudahkan Anda dalam mencapai life forever. Model bisnis ini mencerminkan cara kerja dari bisnis Anda. Saya Tung Desem Waringin, akan menjelaskan
[Baca Selengkapnya]

OJK rancang masterplan jasa penunjang

OJK rancang masterplan jasa penunjangJAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyiapkan masterplan pengembangan jasa penunjang industri keuangan non bank (IKN). Menurut OJK, jasa penunjang IKNB sudah terlalu jauh tertinggal. Padahal, jasa penunjang memegang peranan penting dalam pertumbuhan industri non bank. Dumoly F Pardede, Deputi Komisioner Pengawas IKNB OJK mengatakan, peningkatan penetrasi pasar keuangan non bank
[Baca Selengkapnya]

OJK: ketahanan likuiditas bank di atas 60%

OJK: ketahanan likuiditas bank di atas 60%JAKARTA. Menginjakkan kaki di tahun depan, bank bermodal besar punya pekerjaan rumah: menaikkan rasio ketahanan likuiditas alias liqudity coverage ratio (LCR). Pantauan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LCR bank saat ini berada di atas 60%. Mulya E. Siregar, Deputi Komisioner OJK Bidang Pengawasan Perbankan I, menyebut, bank yang masuk kategori bank umum
[Baca Selengkapnya]

OJK Wajibkan Konglomerasi Keuangan Punya Perusahaan Induk

OJK Wajibkan Konglomerasi Keuangan Punya Perusahaan IndukGianyar -Otoritas Jasa Keuangan (OJK) rencananya akan memulai pengawasan terhadap konglomerasi keuangan pada pertengahan tahun depan. Untuk mempermudah pengawasan, OJK akan mewajibkan setiap konglomerasi keuangan untuk menentukan perusahaan yang menjadi pemimpin. Perusahaan pemimpin ini disebut entitas utama. "Dengan adanya entitas utama, hubungannya akan menjadi gampang," ujar Boedi Armanto, Kepala Departemen Pengembangan,
[Baca Selengkapnya]

BI pertegas pembatasan kepemilikan kartu kredit

BI pertegas pembatasan kepemilikan kartu kreditJAKARTA. Tak sembarangan orang boleh memiliki kartu kredit. Selain mewajibkan adanya personal identification number (PIN), Bank Indonesia kembali menegaskan aturan pembatasan kepemilikan kartu kredit. Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas menjelaskan, pembatasan kepemilikan kartu kredit dilakukan sebagai langkah manajemen risiko kredit baik di sisi penerbit kartu kredit maupun pengguna kartu kredit. Bank
[Baca Selengkapnya]

Kenaikan Tarif Transaksi ATM Ditunda

Kenaikan Tarif Transaksi ATM DitundaJAKARTA, Untuk sementara waktu, nasabah perbankan bisa sedikit bernafas lega. Sebab, provider jaringan ATM Prima, ATM Bersama, ALTO, dan bank anggota sepakat menunda kenaikan tarif transaksi antarbank di mesin teller otomatis (ATM). Namun, penundaan ini hanya berlangsung sebulan. Hermawan Tjandra, SVP Marketing Rintis Sejahtera (ATM Prima), menuturkan, realisasi kenaikan tarif transaksi
[Baca Selengkapnya]

Aturan konglomerasi keuangan dimulai Juni 2015

Aturan konglomerasi keuangan dimulai Juni 2015jkJAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin serius mengawasi gerak-gerik konglomerasi keuangan. Terbaru, OJK merilis draf Peraturan OJK (POJK) tentang Penerapan Tata Kelola Terintegritas Bagi Konglomerasi Keuangan. Ini adalah draf kedua dari total tiga beleid yang mengatur bisnis konglomerasi keuangan. Salah satu poin penting draf POJK teranyar adalah adalah penentuan entitas induk
[Baca Selengkapnya]

OJK kaji pembatasan bunga kredit UMKM

OJK kaji pembatasan bunga kredit UMKMJAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mengkaji tingginya suku bunga kredit untuk segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada industri perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad mengungkapkan, pihaknya tengah mengkaji aturan untuk capping alias pembatasan besaran suku bunga kredit segmen UMKM. "OJK sedang bekerja ke arah kemungkinan kredit
[Baca Selengkapnya]

Transaksi valas mulai diperketat

Transaksi valas mulai diperketat JAKARTA. Ruang gerak spekulan pada transaksi tunai valuta asing (valas) semakin sempit. Bank Indonesia (BI) merilis beleid baru transaksi valas yang mempersempit peluang spekulasi valuta serta menjaga stabilitas rupiah. Salah satunya, PBI No.16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valas antara Bank dengan Pihak Domestik. Ada dua poin penting beleid ini. Pertama, pembelian valas terhadap
[Baca Selengkapnya]

LPS rate untuk BPR di level 10,25% dianggap tepat

LPS rate untuk BPR di level 10,25% dianggap tepatJAKARTA. Perhimpunan Bank-Bank Perkreditan Rakyat di Seluruh Indonesia (Perbarindo) menganggap kebijakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempertahankan suku bunga penjaminan bagi kalangan bank perkreditan rakyat (BPR) sudah tepat. Sebab kini sudah semakin banyak BPR yang terbebani biaya dana (cost of fund) yang terus meningkat. Menurut Joko Suyanto, Ketua Umum Perbarindo, sikap LPS
[Baca Selengkapnya]

KREDIT MACET : Bank kecil catat NPL tinggi di empat sektor ini

KREDIT MACET : Bank kecil catat NPL tinggi di empat sektor iniJAKARTA. Bank Indonesia (BI) terus meneliti kenaikan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) pada empat sektor. Seperti konstruksi, pertambangan, perdagangan dan jasa sosial. Halim Alamsyah, Deputi Gubernur BI mengatakan, kenaikan NPL itu terjadi pada bank-bank kelompok kecil. “Kelompok bank BUKU 1 dan BUKU 2 mencatat kenaikan NPL tinggi pada
[Baca Selengkapnya]

LPS tahan suku bunga penjaminan s.d 15 Jan 2015

LPS tahan suku bunga penjaminan s.d 15 Jan 2015JAKARTA. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menahan suku bunga penjaminan simpanan dalam rupiah dan valuta asing (valas), baik di Bank Umum maupun di Bank Perkreditan Rakyat, yang berlaku mulai 15 September 2014 hingga 14 Januari 2015. Adapun bunga yang ditetapkan oleh LPS adalah sebesar 7,75% untuk Bank Umum dalam rupiah dan 1,50%
[Baca Selengkapnya]

Produk Unggulan Anak Perusahaan

Nasabah Binaan Anak Perusahaan